A. KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Hukum. Tampilkan semua postingan
Rabu, 21 Mei 2014
Berlakunya Kaidah Hukum dan Subjek Hukum
A. KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM
Teori
keberlakuan kaidah hukum :
1. Kaedah
hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang
lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah
ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi
dan akibat. Berlakunya kaidah hukum secara filosofis apabila kaidah hukum
tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
2. Kaedah
hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya,
kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak
diterima oleh warga masyarakt (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku
karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah
hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum
tersebut diterima dan diakui masyrakat. Sedangkan menurut teori paksaan
berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.
Sistem Politik Indonesia
Dalam perspektif sistem, sistem politik
adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif
atau pendekatan sistem
melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang
relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap
diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem
bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan
yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau
institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara
sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan
partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu
sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat
sebagai kebudayaan politik,
lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.